 |
MUHAMMADIYAH |
SEJARAH KEPEMIMPINAN DARI MASA KE MASA
1. Periode Kepemimpinan Kha Dahlan (1912 – 1923)
Periode ini merupakan masa perintisan pembentukan organisasi dan jiwa serta amal usaha. Selain itu masa pengenalan ide-ide pembaharuan dalam metode gerakan amaliah Islamiyah. Ahmad dahlan mengenalkan Muhammadiyah melalui beberapa cara, antara lain silaturahmi, mujadalah (diskusi), Tausiyah-ma’idhoh hasanah, dan memberikan keteladanan dalam praktek pengamalan ajaran Islam.
Pada periode ini dibentuk perangkat awal seperti : Majelis Tabligh, Majelis Sekolahan 9pengajaran), Majelis Taman Pustaka, Majelis Penolong Kesengsaraan Oemoem (PKO), ‘Aisyiyah, Kepanduan Hizbul Wathon (HW), menerbitkan majalah “SWORO MOEHAMMADIJAH”. Selain itu mempelopori berdirinya rumah sakit umat Islam, Rumah Miskin, dan Panti Asuhan Yatim/Piatu, serta menganjurkan dan mempelopori hidup sederhana, terutama dalam menyelenggarakan Walimatul’Urusy (pesta perkawinan).
Dalam mengadakan perubahan untuk meluruskan kembali ajaran Islam, Ahmad dahlan menggunakan pendekatan pesuasif (ngemong dan memberikan penjelasan), sehingga para para penentangnya simpati, bahkan ada yang mengikuti gerakannya.
2. Periode Kepemimpinan Kh Ibrahim (1923 –1932)
Pada periode ini Muhammadiyah mulai berkembang meluas sampai kedaerah-daerah luar Jawa. Perangkat yang dibentuk antara lain : Majelis Tarjih, Nasyi’atul’Aisyiyah dan kemudian Pemuda Muhammadiyah. Adapun Aktivitas yang menonjol antara lain :
Pada tahun 1924 mengadakan “Fonds Dachlan”, untuk membeayai sekolah anak-anak miskin. Mengadakan khitanan massal pertama kali (1925). Pada konggres di Surabaya tahun 1926 diputuskan Pemakaian Tahun Islam dalam catat-mencatat termasuk surat menyurat dan Sholat Hari Raya di tanah lapang. Pada tahun 927 pada konggres di Pekalongan muncul persoalan politik dengan keputusan pokok “Muhammadiyah TIDAK bergerak dalam bidang POLITIK, namun memperbaiki budi pekerti yang luhur (Akhlaqul Karimah) bagi orang yang akan berpolitik (tidak melarang anggotanya berpolitik).
Pada tahun 1928 mulai mengirim putera & puteri lulusan sekolah Muhammadiyah (dari Mu’allimien, Muallimat, Tabigschool, Normalschool) di benum ke pelosok tanah air, sebagai “anak panah” Muhammadiyah. Pada Konggres di Solo tahun 1929, Muhammadiyah mendirikan Uitgeefster My (badan usaha penerbitan buku-buku sekolah Muhammadiyah yang dikelola oleh Majelis Taman Pustaka). Di konggres ini pula terjadi “Penurunan Gambar KHA Dahlan” (dan dilarang untuk sementara waktu dipasang, karena ada gejala kultus). Pada Konggres di Minangkabau tahun 1930 muncul eselon CONSUL HOFD BESTUUR MUHAMMADIJAH (sekarang PWM). Pada konggres di Makasar 1932 antara lain diputuskan penerbitan Koran Muhammadiyah (Dagblad Adil) dilaksanakan oleh cabang Solo.
3. Periode Kepemimpinan Kh Hisyam (1932 – 1936)
Periode ini kegiatan pendidikan mendapatkan porsi yang mantap, selain itu pula diadakan penerbitan administrasi organisasi. Pada konggres tahun 1934 lebih dimantapkan pengembangan lembaga pendidikan tingkat menengah dan mengubah sekolah dengan nama Belanda menjadi nama khas kita, seperti : Volkschool menjadi Sekolah Rakyat. Pada Konggres tahun 1935 memutuskan pembentukan Majelis Pimpinan Perekonomian yang tugasnya membantu perbaikan ekonomi anggota (membentuk semacam kooperasi). Pada tahun 1936 diadadkan Konggres Seperempat Abad (XXV) di Jakarta, diputuskan anatara lain mendirikan sekolah Tinggi, dan mendirikan Majelis Pertolongan & Kesehatan Muhammadiyah (MPKM) di seluruh cabangdan ranting.
4. Periode Kepemimpinan Kh Mas Mansyur (1936 – 1942)
Masa kepemimpinan KH Mas Mansyur merupakan tokoh yang kreatif dan terkenal sikapnya yang istiqomah dan pemberani, sehingga ikut dalam pengisian jiwa gerakan Muhammadiyah, dan penegasan kembali faham agama yang menjadi garis besar Muhammadiyah. Pada periode ini memaksimalkan Majelis Tarjih, sehingga menghasilkan “Masalah Lima” (Dunia, Agama, Qiyas, Sabilillah, dan ibadah). Selain itu menggerakkan Muhammadiyah lebih dinamis dan berbobot, dengan konsepnya yang terkenal “Langkah Dua belas”nya. Catatan kekiatan yang menonjol saat itu antara lain :
a. Membentuk Komisi Perjalanan Haji (HM Suja’, HA Kahar Mzkr & R. Sutomo)
b. Pembentukan Bank Muhammadiyah (Konggres di Yogyakarta 1937)
c. Menentang Ordonansi Pencatatan Perkawinan Oleh Pemerintah Belanda
d. Menentang Ondewijs Ordonansi (larangan guru mengajar di Sekolah Muh.)
e. Mengganti seluruh istilah Hindia Belanda dengan Indonesia
f. Mengeluarkan “Franco Amal” menghimpun dana untuk kaum dhu’afa
g. Mulai dirintis semacam Khittah Muhammadiyah
h. Ikut mempelopori beririnya MIAI (Majelisul Islam A’la Indonesia)
5. Periode Kepemimpinan Ki Bagus Hadikusuma (1942 – 1953)
Ki Bagus Hadikusuma termasuk tokoh Muhammadiyah yang juga mengisi dan membentuk jiwa bagi gerakan Muhammadiyah. Pada periode ini dilahirkan Muqaddimah Anggaran dasar Muhammadiyah, sebagai rumusan singkat atas gagasan dan pokok-pokok pikiran KHA Dahlan (melalui murid-muridnya).
Periode ini menghadapi zaman Jepang, awal kemerdekaan, masa revolusi fisik mempertahankan Republik Indonesia. Oleh karena itu, aktivitas Muhammadiyah banyak tersita dengan perjuangan kenegaraan, seperti mempersiapkan kemerdekaan, mendirikan kelasykaran/badan perjuangan untuk membela Republik Indonesia dan sebagainya.
Perlu dicatat dalam sejarah, bahwa masa periode ini Muhammadiyah berani menentang pemerintah Dai Nippon yang mewajibkan “Syeikerai” (memuja Amaterasu Omikami dan Tenno Haika, syirik hukumnya), dalam hal ini Jepang mundur dan Muhammadiyah berhasil. Muhammadiyah ikut mendirikan Pasukan Hizbullah Sabilillah, Majelis Syurau Muslimin Indonesia (Masjumi) pengganti MIAI, dan mendirikan Asykar Perang Sabil (APS). Ketika opsir Jepang mewakili Indonesia bagian Timur minta penghapusan 7 kata dalam Piagam Jakarta yang sudah disepakati untuk pembukaan UUD 1945, dan mengancam akan memisahkan diri dari RI, maka ki Bagus Hadikusuma mencarikan solusi dengan mengganti dengan kata “Ketuhanan Yang Maha Esa”.
Pada Sidang Tanwir 1951 di Yogyakarta, diputuskan antara lain, Muhammadiyah tetap konsisten tidak akan berubah menjadi partai politik, “Sekali Muhammadiyah Tetap Muhammadiyah”. Selain itu juga menetapkan batas-batas otonomi Aisyiyah.
Pada Sidang Tanwir di Bandung tahun 1952, ditetapkan mempertahankan Muhammadiyah menjadi anggota Istimewa Partai Masjumi, dan mengadakan peremajaan dilingkungan Muhammadiyah. Pada Sidang Tanwir di Solo, 1953, diputuskan anggota Muhammadiyah hanya boleh memasuki partai yang berdasarkan Islam.
6. Periode Kepemimpinan A.R. Sutan Mansyur (1952 – 1959)
Kepemiminan AR Sutan Mansyur dikenal sebagai masa memperkokoh Ruh Tauhid, yaitu dengan disusunnya Khittah Palembang. Pada periode ini yang penting dicatat sejarah antara lain :
a. Sidang Tanwir di Pekajangan, 1955 membicarakan Konsepsi Negara Islam.
b. Sidang Tanwir 1956 di Yogyakarta memutuskan :
- Muhammadiyah tetap bergerak dalam bidang agama & kemasyarakatan,
- Masalah politik diserahkan pada Partai Masjumi,
- Bagi warga Muhammadiyah yang aktif politik dianjurkan ke Partai Islam
- Keanggotaan Istimewa dihapus, namun tetap hubungan baik dengan Masjumi.
7. Periode Kepemimpinan Hm Yunus Anis (1959 – 1962)
Pada periode ini situasi negara dalam goncangan sosial politik, sehingga baik langsung maupun tidak langsung berpengaruh pada gerak perjuangan Muhammadiyah. Namun HM Yunus Anis mampu membawa Muhammadiyah untuk tetap pada jati dirinya, yaitu tetap menempatkan kedudukannya sebagai Gerakan Dakwah Amar Ma’ruf Nahi Mungkar dalam bidang sosial keagamaan. Selain itu, penataan administrasi Muhammadiyah dibangun dengan baik sebagaimana organisasi modern. Dokumentasi Muhammadiyah mulai dibenahi dan diatur rapi, sehingga memudahkan penulisan dan penelitian dalam Muhammadiyah.
Pada periode ini Majelis Pustaka sangat berperan, baik dalam bidang perpustakaannya, dokumentasi arsip-arsip dan penerbitan Muhammadiyah, serta banyak menghasilkan penerbitan RIDUP (riwayat hidup) tokoh-tokoh Muhammadiyah, dan Almanak Muhammadiyah.
8. Periode Kepemimpinan Kha Badawi (1962 – 1968)
Periode ini merupakan periode Muhammadiyah menghadapi PKI, dan kehidupan kenegaraan yang cenderung terkontaminasi politik PKI. Situasi Sosial Ekonomi sangat buruk, kemiskinan merajalela, gerak politik yang revolusioner yang tidak menentu. Pimpinan Muhammadiyah periode ini bertugas terus memperkokoh kekuatan umat Islam dalam melawan PKI dan antek-anteknya. Selain itu, menyelamatkan negara dengan pendekatan pada presiden agar tidak terseret jauh terpengaruh oleh politik PKI yang memusuhi umat Islam Indonesia.
Pada saatnya berhadapan dengan PKI, KHA Badawi dengan tegas menyatakan bahwa “Membubarkan PKI adalah ibadah”. Pada saat PKI berontak tahun 1965, Muhammadiyah telah siap menghadapinya dengan Tapak Suci (1963) dan pasukan KOKAM (1964), sehingga Muhammadiyah ikut aktif bersama pemerintah yang anti komunis untuk menumpak G.30 S/PKI.
Oleh pemerintah Muhammadiyah diberikan fungsi politik dapat duduk dalam DPR GR dan MPRS, dan para fungsionarisnya juga ada yang didudukkan dalam eksekutif. Namun kemudian, setelah situasi mereda, Muhammadiyah kembai pada khittahnya semula sebagai organisasi sosial keagamaan.
9.
Periode Kepemimpinan Kh Fakih Usman / H. Ar Fakhrudin (1968 – 1971)
Pada Muktamar ke 37 di Yogyakarta KH Fakih Usman dikukuhkan sebagai Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, namun tiada berapa lama beliau wafat, dan Sidang Tanwir menetapkan H. AR Fakhrudin (WK Ketua I) sebagai Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah. (1968 – 1971). Periode ini yang lebih menonjol adalah “Me-Muhammadiyahkan kembali Muhammadiyah”. Dalam hal ini mengadakan tajdid dalam bidang ideologinya dengan “merumuskan “Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah”, dalam bidang organisasi dan usaha perjuangannya dengan menyusun “Khittah Perjuangan Muhammadiyah”.
10. Periode Kepemimpinan H. Ar Fakhrudin (1971 – 1990)
Periode ini meneruskan sebelumnya, yaitu usaha untuk meningkatkan kualitas persyarikatan baik pemurnian amal usaha Muhammadiyah. AR Fakhrudin dipilih sebagai ketua Muhammadiyah pada Muktamar ke 39 di Ujung Pandang 1971, Muktamar ke 40 di Surabaya tahun 1978, dan Muktamar ke 41 di Surakarta, 1985.
Pada periode ini mengalami tantangan untuk mengubah Azas Islam dengan Pancasila sebagai stu-satunya azaz organisasi di Indonesia. Ddengan kebijakan “Siasat Jalur Helem” (yang artinya untuk sementara, dan tetap beraqidah Islam), Muhammadiyah dalam selamat.
Beberapa keputusan penting antara lain :
a. Mengukuhkan Khittah Muhammadiyah (Khittah Ponorogo) di Muktamar 40.
b. Ikut membidani kelahiran partai Muslimin Indonesia (Parmusi)
c. Tersusunnya konsep-konsep Dakwah oleh Majelis Tabligh dan tuntunan praktis.
d. Tersusunnya konsep kaderisasi dan pedoman praktis pembinaannya.
e. Tersusunnya berbagai pedoman pendidikan oleh Majelis Dikdasmen & Dikti.
f. Pengaktifan kembali Majelis Pustaka, dalam rangka penyelamatan arsip dokumen Muhammadiyah dan penerbitan-penerbitannya.
11.
Periode Kepemimpinan Kh. Ahmad Azhar Basyir (1990 – 1995)
Pada periode ini berhasil dirumuskan Program Jangka Panjang Muhammadiyah 25 Tahun, yang meliputi Bidang Konsolidasi Gerakan, Bidang Pengkajian dan Pengembangan, dan Bidang Kemasyarakatan. Program itu dijabarkan secara strategis menjadi :
a. Bidang Konsolidasi gerakan, meliputi antara lain Konsolidasi Organisasi, Kaderisasi dan Pembinaan AMM, Bimbingan Keagamaan, dan Peningkatan Hubungan Kerjasama.
b. Bidang Pengkajian dan Pengembangan meliputi antara lain Pengkajian & Pengembangan pemikiran Islam; Penelitian & pengembangan; dan Pusat informasi Kepustakaan dan penerbitan.
c. Bidang kemasyarakatan meliputi, pendidikan; penanaman keyakinan Islam kesehatan; Pengembangan Sosial Kemasyarkaatan; Kebudayaan; Ekonomi dan Kewiraswastaan; Partisipasi Politik; Pengembangan General Muda; Pembinaan keluarga; Pengembangan Peranan Wanita; Lingkungan Hidup; dan PeningkatanKualitas Sumber daya manusia.
KH Ahmad Azhar Basyir memimpin Muhammadiyah tidak sampai akhir periode, karena Allah SWT. Memanggil untuk menghadap keharibaannNya. Kepemimpinan PP Muhammadiyah periode ini diteruskan oleh Dr. H. Amien Rais (yang sebelumnya sebagai staf ketua).
Pada Muktamar di Jogjakarta tahun 1995, Dr. H. Amien Rais dipilih dan dikukuhkan kembali sebagai ketua PP Muhammadiyah (periode 1995 sampai 2000). Namun, oleh karena Prof. Dr. H. Amien Rais mengundurkan diri dari ketua umum PP Muhammadiyah (karena menjadi Ketua Umum Partai Amanat Nasional), maka sebagai ketua umum PP Muhammadiyah digantikan Prof. Dr. H. Syafi’i Ma’arief. Sampai disini dulu uraian tentang Fragmenta Lintasan Sejarah Muhammadiyah. Untuk periode Prof. Dr. H. Amien Rais; Prof. Dr. H. Ahmad Syafi’i Ma’arief; dan periode Prof. Dr. H. Dien Syamsuddin, belum dapat ditulis dalam makalah ini. Alhamdulillah.
12. Periode Kepemimpinan Prof. Dr. H. Amien Rais
PROF. DR. H. AMIEN RAIS (lahir di Solo, Jawa Tengah, 26 April
1944; umur 68 tahun) adalah politikus
Indonesia yang pernah menjabat sebagai Ketua MPR periode 1999 – 2004. Jabatan ini dipegangnya sejak ia dipilih oleh MPR hasil Pemilu 1999 pada bulan Oktober
1999.
Namanya mulai mencuat ke kancah perpolitikan Indonesia pada saat-saat akhir pemerintahan Presiden Soeharto sebagai salah satu orang yang kritis terhadap kebijakan-kebijakan Pemerintah. Setelah partai-partai politik dihidupkan lagi pada masa pemerintahan Presiden Habibie, Amien Rais ikut mendeklarasikan Partai Amanat Nasional (PAN). Ia menjabat sebagai Ketua Umum PAN dari saat PAN berdiri sampai tahun 2005.
Sebuah majalah pernah menjulukinya sebagai “King Maker“. Julukan itu merujuk pada besarnya peran Amien Rais dalam menentukan jabatan presiden pada Sidang Umum MPR tahun 1999 dan Sidang Istimewa tahun 2001. Padahal, perolehan suara partainya, PAN, tak sampai 10% dalam pemilu 1999.
Lahir di solo pada 26 April 1944, Amien dibesarkan dalam keluarga aktivis Muhammadiyah. Orangtuanya, aktif di Muhammadiyah cabang Surakarta. Masa belajar Amien banyak dihabiskan di luar negeri. Sejak lulus sarjana dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada 1968 dan lulus Sarjana Muda Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (1969), ia melanglang ke berbagai negara dan baru kembali tahun 1984 dengan menggenggam gelar master (1974) dari Universitas Notre Dame, Indiana, dan gelar doktor ilmu politik dari Universitas Chicago, Illinois, Amerika Serikat.
Kembali ke tanah air, Amien kembali ke kampusnya, Universitas Gadjah Mada sebagai dosen. Ia bergiat pula dalam Muhammadiyah, ICMI, BPPT, dan beberapa organisasi lain. Pada era menjelang keruntuhan Orde Baru, Amien adalah cendekiawan yang berdiri paling depan. Tak heran ia kerap dijuluki Lokomotif Reformasi.
13. Periode kepimimpinan Ahmad Syafi’i Ma’arif
(lahir di Sumpurkudus, Sijunjung, Sumatera Barat, 31 Mei
1935; umur 77 tahun) adalah mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah dan pendiri Maarif Institute, yang juga dikenal sebagai seorang tokoh dan ilmuwan yang mempunyai komitmen kebangsaan yang kuat. Sikapnya yang plural, kritis, dan bersahaja telah memposisikannya sebagai “Bapak Bangsa”. Ia tidak segan-segan mengkritik sebuah kekeliruan, meskipun yang dikritik itu adalah temannya sendiri.
Kehidupan awal
Ahmad Syafii Maarif lahir di Minangkabau, Sumatera pada 31 Mei 1935.[1] Ia bersaudara dengan 15 orang yang seayah tetapi tidak seibu.[2] Ayahnya, Ma’rifah Rauf adalah seorang saudagar gambir yang belakangan diangkat sebagai kepala suku Malayu.[3]
Namun, sewaktu ia berusia satu setengah tahun, ibunya, Fathiyah
meninggal sehingga ia kemudian dititipkan oleh ayahnya ke rumah bibinya
yang bernama Bainah.[3][a]
Pada tahun 1942, ia dimasukkan ke Sekolah Rakyat di Sumpur Kudus.[1] Sepulang sekolah, Pi’i, panggilan akrabnya semasa kecil,[4] belajar agama ke sebuah Madrasah Ibtidaiyah
Muhammadiyah pada sore hari dan malamnya belajar mengaji di surau yang berada di sekitar tempat ia tinggal, sebagaimana umumnya anak laki-laki di Minangkabau pada masa itu.[3] Pendidikannya di Sekolah Rakyat, yang harusnya ia tempuh selama enam tahun, dapat ia selesaikan selama lima tahun. Ia tamat dari Sekolah Rakyat pada tahun 1947, tetapi tidak memperoleh ijazah karena pada masa itu terjadi perang revolusi kemerdekaan.[5] Namun, setelah tamat, karena beban ekonomi yang ditanggung ayahnya, ia tidak dapat meneruskan sekolahnya selama beberapa tahun.[1] Baru pada tahun 1950, ia masuk ke Madrasah Muallimin di Balai Tangah, Lintau dan belajar di sekolah yang didirikan oleh Muhammadiyah tersebut sampai duduk di bangku kelas tiga.[2]
Merantau ke Jawa
Pada tahun 1953, dalam usia 18 tahun, ia meninggalkan kampung halamannya untuk merantau ke Jawa. Bersama dua adik sepupunya, yakni Azra’i dan Suward, ia diajak belajar ke Yogyakarta oleh M. Sanusi Latief.[5]
Namun, sesampai di Yogyakarta, niatnya semula untuk meneruskan
sekolahnya ke Madrasah Muallimin di kota itu tidak terwujud, karena
pihak sekolah menolak menerimanya di kelas empat dengan alasan kelas
sudah penuh.[5] Tidak lama setelah itu, ia justru diangkat menjadi guru bahasa Inggris dan bahasa Indonesia
di sekolah tersebut tetapi tidak lama. Pada saat bersamaan, ia bersama
Azra’i mengikuti sekolah montir sampai akhirnya lulus setelah beberapa
bulan belajar.[5]
Setelah itu, ia kembali mendaftar ke Muallimin dan akhirnya ia diterima
tetapi ia harus mengulang kuartal terakhir kelas tiga. Selama belajar
di sekolah tersebut, ia aktif dalam organiasi kepanduan Hizbul Wathan dan pernah menjadi pemimpin redaksi majalah Sinar, sebuah majalah pelajar Muallimin di Yogyakarta.
Setelah ayahnya meninggal pada 5 Oktober 1955, kemudian ia tamat dari Muallimin pada 12 Juli 1956, ia memutuskan untuk tidak melanjutkan sekolahnya, terutama karena masalah biaya.[4] Dalam usia 21 tahun, tidak lama setelah tamat, ia berangkat ke Lombok memenuhi permintaan Konsul Muhammadiyah dari Lombok untuk menjadi guru. Sesampai di Lombok Timur, ia disambut oleh pengurus Muhammadiyah setempat, lalu menuju sebuah kampung di Pohgading tempat ia ditugaskan sebagai guru.[4] Setelah setahun lamanya mengajar di sebuah sekolah Muhammadiyah di Pohgading, sekitar bulan Maret 1957, dalam usia 22 tahun, ia mengunjungi kampung halamannya,[6] kemudian kembali lagi ke Jawa untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di Surakarta.[6] Sesampai di Surakarta, ia masuk ke Universitas Cokroaminoto dan memperoleh gelar sarjana muda pada tahun 1964.[7] Setelah itu, ia melanjutkan pendidikannya untuk tingkat doktoral pada Fakultas Keguruan Ilmu Sosial, IKIP (sekarang Universitas Negeri Yogyakarta) dan tamat pada tahun 1968.[8] Selama kuliah, ia sempat menggeluti beberapa pekerjaan untuk melangsungkan hidupnya. Ia pernah menjadi guru mengaji dan buruh sebelum diterima sebagai pelayan toko kain pada 1958.[6] Setelah kurang lebih setahun bekerja sebagai pelayan toko, ia membuka dagang kecil-kecilan bersama temannya, kemudian sempat menjadi guru honorer di Baturetno dan Solo.[6][7] Selain itu, ia juga sempat menjadi redaktur Suara Muhammadiyah dan anggota Persatuan Wartawan Indonesia.[8]
Karier
Selanjutnya bekas aktivis Himpunan Mahasiswa Islam ini, terus meneruskan menekuni ilmu sejarah
dengan mengikuti Program Master di Departemen Sejarah Universitas Ohio,
AS. Sementara gelar doktornya diperoleh dari Program Studi Bahasa dan
Peradaban Timur Dekat, Universitas Chicago, AS, dengan disertasi : Islam
as the Basis of State: A Study of the Islamic Political Ideas as
Reflected in the Constituent Assembly Debates in Indonesia.
Selama di Chicago inilah, anak bungsu dari empat bersaudara ini, terlibat secara intensif melakukan pengkajian terhadap Al-Quran, dengan bimbingan dari seorang tokoh pembaharu pemikiran Islam, Fazlur Rahman. Di sana pula, ia kerap terlibat diskusi intensif dengan Nurcholish Madjid dan Amien Rais yang sedang mengikuti pendidikan doktornya.
Penulis Damiem Demantra membuat sebuah novel tentang masa kecil Ahmad Syafi’i Maarif, yang berjudul ‘Si Anak Kampung’.[9] Novel ini telah difilmkan dan meraih penghargaan pada America International Film Festival (AIFF).[10]
Aktivitas
Setelah meninggalkan posisnya sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah,
kini ia aktif dalam komunitas Maarif Institute. Di samping itu, guru besar
IKIP Yogyakarta ini, juga rajin menulis, di samping menjadi pembicara
dalam sejumlah seminar. Sebagian besar tulisannya adalah masalah-masalah
Islam, dan dipublikasikan di sejumlah media cetak. Selain itu ia juga
menuangkan pikirannya dalam bentuk buku. Bukunya yang sudah terbit
antara lain berjudul : Dinamika Islam dan Islam, Mengapa Tidak?, kedua-duanya diterbitkan oleh Shalahuddin Press, 1984. Kemudian Islam dan Masalah Kenegaraan, yang diterbitkan oleh LP3ES, 1985. Atas karya-karyanya, pada tahun 2008 Syafii mendapatkan penghargaan Ramon Magsaysay dari pemerintah Filipina.[11]
Karya tulis
- Mengapa Vietnam Jatuh Seluruhnya ke Tangan Komunis, Yayasan FKIS-IKIP, Yogyakarta, 1975
- Dinamika Islam, Shalahuddin Press, 1984
- Islam, Mengapa Tidak?, Shalahuddin Press, 1984
- Percik-percik Pemikiran Iqbal, Shalahuddin Press, 1984
- Islam dan Masalah Kenegaraan, LP3ES, 1985
Prof. Dr. Sirajuddin Syamsuddin (lahir di Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat, 31 Agustus
1958; umur 54 tahun), adalah seorang politisi yang saat ini menjadi Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2005-2010. Istrinya bernama Fira Beranata, dan memiliki 3 orang anak.
Ia menempuh pendidikan sarjana di IAIN Jakarta, dan kemudian melanjutkan pascasarjana dan doktornya di University of California at Los Angeles (UCLA) di Amerika Serikat.
Din pernah berkarier di birokrasi menduduki jabatan sebagai Direktur Jenderal Binapenta Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia. Sedangkan dalam kegiatan organisasi, Din pernah menjabat sebagai Ketua DPP Sementara Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (1985), Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah (1989-1993), Wakil Ketua PP Muhammadiyah (2000-2005), Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Ketua Litbang Golongan Karya.
Sebagai ketua PP Muhammadiyah, ia seringkali diundang untuk menghadiri berbagai macam konferensi tingkat internasional berkenaan dengan masalah hubungan antara umat beragama dan perdamaian. Baru-baru ini, misalnya, ia diundang ke Vatican untuk memberikan ceramah umum tentang terorisme dalam konteks politik dan idiologi. Ia memandang bahwa terorisme lebih relevan bila dikaitkan dengan isu politik dibandingkan dengan isu idiologi. Sejalan dengan itu, ia juga tidak senang bila sebagian kelompok umat Islam menggunakan label Islam dalam melakukan aksi-aksi terorisme mereka. Menurutnya, aksi-aksi terorisme yang mengatasnamakan Islam justru sangat merugikan umat Islam baik pada tingkat internal umat Islam maupun pada skala global.
Din Syamsuddin dipandang sebagai sosok pemimpin umat Islam bukan hanya karena dia Ketua Umum Muhammadiyah, tetapi lebih dari itu karena kemampuannya untuk melakukan dialog dengan seluruh elemen umat beragama baik antar sesama umat Islam, maupun dengan umat beragama lainnya.
Din Syamsuddin merupakan salah-satu penumpang dalam Garuda Indonesia Penerbangan 200, ia mengalami luka ringan dalam penerbangan yang menewaskan 21 orang tersebut.
No comments:
Post a Comment
koment ya..